Layanan Publik Desa

Daftar layanan, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, dan biaya (standar pelayanan sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik).

Waktu penyelesaian

Paling lama 1 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya

Gratis, tidak dipungut biaya

Jam layanan kantor

Senin–Jumat, 08.00–15.00 WIB

Layanan online

24 jam melalui website ini

Prosedur (SOP) layanan surat online

1
Masuk
Masuk dengan akun Google di menu Surat Online.
2
Data diri
Lengkapi NIK, KK, alamat, dan foto KTP & KK (cukup sekali).
3
Ajukan
Pilih jenis surat, isi kelengkapan, unggah lampiran.
4
Diperiksa
Operator memeriksa; bila kurang, dikembalikan dengan catatan.
5
Selesai
Kepala Desa menandatangani elektronik (TTE ber-QR); unduh PDF.

Tidak punya akun Google atau ponsel? Datang langsung ke kantor desa dengan membawa KTP dan KK; petugas akan membantu. Status permohonan dapat dicek di Lacak Status.

Mulai ajukan surat

Jenis layanan & persyaratan

Surat Keterangan Domisili

Keterangan tempat tinggal untuk administrasi bank, sekolah, pekerjaan, dll.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Foto bersama Ketua RT (tanda persetujuan RT, bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Tinggal di alamat ini sejak.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Untuk keringanan biaya sekolah, berobat, bantuan sosial.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Foto bersama Ketua RT (tanda persetujuan RT)
Foto rumah tampak depan (bila ada)

Data yang diisi: Penghasilan rata-rata per bulan (Rp); Jumlah tanggungan keluarga (orang).

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Permensos 3/2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Usaha (SKU)

Keterangan memiliki usaha, untuk pinjaman bank/KUR, izin, dll.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Foto tempat usaha (bila ada)

Data yang diisi: Nama usaha (bila ada); Jenis/bidang usaha; Alamat/lokasi usaha; Usaha berjalan sejak tahun.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 20/2008 tentang UMKM (diubah UU 6/2023). Izin usaha resmi tetap melalui NIB/OSS (PP 5/2021); SKU hanya keterangan.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Belum Menikah

Keterangan status belum pernah menikah.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 1/1974 jo. UU 16/2019 tentang Perkawinan.
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Pengantar SKCK

Pengantar ke Polsek/Polres untuk membuat SKCK.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 2/2002 tentang Polri Pasal 15 ayat (1) huruf k.
Perpol 6/2023 tentang Penerbitan SKCK. Di beberapa Polsek/Polres pengantar desa tidak lagi wajib.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua

Untuk beasiswa, pendaftaran sekolah/kuliah.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)

Data yang diisi: Nama anak; Penghasilan rata-rata per bulan (Rp).

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Kelahiran

Untuk mengurus akta kelahiran, terutama bila lahir di rumah/di luar fasilitas kesehatan.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Surat keterangan lahir dari bidan/fasilitas kesehatan (bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Hubungan pemohon dengan anak; Nama anak; Jenis kelamin anak; Tempat lahir; Tanggal lahir; Pukul (bila tahu); Anak ke-; Penolong kelahiran; Nama ayah; Nama ibu.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018.
Keterangan kelahiran dari kepala desa dipakai bila tidak ada surat dari fasilitas kesehatan/dokter/bidan.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Kematian

Untuk mengurus akta kematian, perubahan KK, klaim asuransi/pensiun, dll.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Surat keterangan kematian dari dokter/rumah sakit (bila ada) (bila ada)
Foto KTP/KK almarhum (bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Hubungan pemohon dengan almarhum/almarhumah; Nama almarhum/almarhumah; NIK almarhum/almarhumah (bila ada); Jenis kelamin; Umur (tahun); Tanggal meninggal; Tempat meninggal; Sebab kematian.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 Pasal 44 (pencatatan kematian).
Perpres 96/2018 Pasal 45: surat kematian dapat dari dokter, kepala desa/lurah, atau kepolisian.
Permendagri 108/2019.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Pengantar Nikah

Pengantar pendaftaran kehendak nikah ke KUA atau Dukcapil.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Foto KTP calon pasangan (bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Nama ayah pemohon (bin/binti); Nama calon pasangan; Nama ayah calon pasangan (bin/binti); Alamat calon pasangan; Rencana tanggal pernikahan; Didaftarkan ke.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 1/1974 jo. UU 16/2019 tentang Perkawinan.
PMA 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan (pendaftaran kehendak nikah di KUA disertai pengantar desa/kelurahan; formulir model N dari KUA).
Perpres 96/2018 (pencatatan perkawinan non-Islam di Dukcapil).

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Janda/Duda

Keterangan berstatus janda atau duda, untuk bansos, pensiun, menikah lagi, dll.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Akta cerai atau akta/surat kematian pasangan (bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Status; Sebab; Nama mantan suami/istri; Sejak tahun.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 1/1974 jo. UU 16/2019 tentang Perkawinan.
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Pindah Datang

Lapor datang bagi warga yang baru pindah ke desa ini (dicatat sebagai penduduk desa).

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Foto Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dari daerah asal (bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Alamat asal lengkap; Nomor Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dari Dukcapil (bila ada); Tanggal mulai tinggal di desa ini; Alasan pindah; Jumlah orang yang datang; Nama anggota keluarga yang ikut datang.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018.
Perpres 96/2018 Pasal 15-17: pindah datang dicatat Dukcapil daerah tujuan berdasarkan SKPWNI; surat desa ini sebagai keterangan domisili baru.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Pengantar Pindah

Pengantar ke Dukcapil untuk mengurus surat pindah (SKPWNI).

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)

Data yang diisi: Alamat tujuan lengkap; Alasan pindah; Jumlah orang yang pindah; Nama anggota keluarga yang ikut pindah.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018.
Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) diterbitkan Dukcapil; surat ini hanya pengantar.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Beda Identitas

Bila nama/tanggal lahir di ijazah, buku tabungan, BPJS, dll. berbeda dengan KTP.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Foto dokumen yang datanya berbeda

Data yang diisi: Dokumen yang datanya berbeda; Data yang tertulis pada dokumen itu.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Ahli Waris

Untuk pencairan tabungan/asuransi, balik nama sertifikat tanah, dll.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani para ahli waris dan 2 saksi
Akta/surat keterangan kematian pewaris
Kartu Keluarga pewaris (bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Nama almarhum/almarhumah (pewaris); Tanggal meninggal; Alamat terakhir pewaris; Daftar ahli waris; Nama 2 orang saksi.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
Permen ATR/BPN 16/2021 (perubahan ketiga PMNA/KBPN 3/1997) Pasal 111 ayat (1) huruf c: surat pernyataan ahli waris disaksikan 2 orang saksi dan diketahui kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Jual Beli

Keterangan jual beli ternak, kendaraan, hasil kebun, atau barang lain.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Foto barang/ternak (bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Barang yang dijual; Nama pembeli; NIK pembeli (bila ada); Alamat pembeli; Harga (bila ingin dicantumkan); Tanggal transaksi.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
KUH Perdata Pasal 1457 tentang jual beli.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Pengantar Laporan Kehilangan

Pengantar ke Polsek untuk laporan kehilangan dokumen atau barang.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)

Data yang diisi: Barang/dokumen yang hilang; Keterangan/ciri-ciri (bila ada); Tanggal diketahui hilang; Perkiraan lokasi hilang.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 2/2002 tentang Polri (penerimaan laporan masyarakat).

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Pengantar Izin Keramaian

Pengantar ke Polsek untuk izin hajatan, pertunjukan, atau acara ramai.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)

Data yang diisi: Jenis kegiatan; Nama/maksud kegiatan; Tanggal mulai; Tanggal selesai (bila lebih dari sehari); Tempat kegiatan; Hiburan (bila ada); Perkiraan jumlah undangan (orang).

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).
UU 2/2002 tentang Polri Pasal 15 ayat (2) huruf a.
PP 60/2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum: izin diterbitkan Polri; pengantar desa mengikuti praktik setempat.

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan Bepergian

Keterangan bepergian/merantau ke luar daerah.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)

Data yang diisi: Tujuan bepergian; Tanggal berangkat; Lama bepergian (bila tahu); Pengikut (bila ada).

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Surat Keterangan (Umum)

Untuk keperluan lain yang tidak ada di daftar.

Persyaratan:

KTP dan Kartu Keluarga pemohon (diunggah sekali di data diri)
Dokumen pendukung (bila ada) (bila ada)

Data yang diisi: Hal yang perlu diterangkan.

Dasar hukum:

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Permendagri 83/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip (penomoran surat).

Gratis Maks. 1 hari kerja Ajukan online

Layanan instansi terkait

Tautan resmi untuk layanan yang diselenggarakan instansi lain.

Pemkab Bengkulu Utarabengkuluutarakab.go.id Dukcapil Kemendagridukcapil.kemendagri.go.id SP4N-LAPOR!www.lapor.go.id OSS (NIB untuk UMKM)oss.go.id Cek Bansos Kemensoscekbansos.kemensos.go.id BPJS Kesehatanwww.bpjs-kesehatan.go.id Kemendesa PDTkemendesa.go.id SID Kemendesa (Indeks Desa)sid.kemendesa.go.id JDIH Bengkulu Utarajdih.bengkuluutarakab.go.id