Pajak Bumi dan Bangunan

Cek tagihan PBB-P2 dan ajukan perbaikan bila data di SPPT Anda keliru. Data yang benar membuat tagihan adil dan ikut menentukan bagi hasil pajak untuk Desa Marga Sakti.

Tanah/bangunan belum punya SPPT? Daftarkan sebagai bidang belum terdaftar. Wajib didaftarkan paling lama 30 hari sejak dimiliki/dimanfaatkan.

Penting: isi pengajuan dengan jujur dan lampirkan bukti (SPPT, KTP, sertifikat/surat tanah, foto). Pengajuan diperiksa petugas desa lalu diteruskan ke Bapenda; yang menetapkan perubahan SPPT adalah Bapenda. Pembayaran PBB tetap lewat bank/loket resmi, tidak pernah lewat perangkat desa atau aplikasi ini.

Dasar hukum

UU 1/2022 · Pasal 38–41

PBB-P2 adalah pajak kabupaten atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan; dasar pengenaannya NJOP dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PP 35/2023 · Pasal 1 angka 56

SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2.
Perda Kab. Bengkulu Utara 4/2023 · Pasal 4, 5 & 7

Wajib pajak adalah yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan; NJOP tidak kena pajak Rp10 juta per wajib pajak; tarif 0,065% (0,060% untuk lahan produksi pangan dan ternak).
Perbup Bengkulu Utara 1/2025 · Pasal 9 ayat (1)

Setiap Wajib PBB-P2 wajib mendaftarkan objek pajaknya ke Bapenda paling lama 30 hari kalender sejak memiliki hak atau memperoleh manfaat atas bumi/bangunan.
Perbup Bengkulu Utara 1/2025 · Pasal 10

Pendaftaran objek dapat diajukan secara elektronik melalui laman Bapenda atau saluran lain yang ditetapkan Kepala Bapenda, atau secara tertulis.
UU 11/2008 jo. UU 1/2024 · Pasal 5 ayat (1) & Pasal 11

Pernyataan kebenaran data yang disetujui pengaju secara elektronik adalah informasi elektronik yang sah sebagai alat bukti; keaslian lembar bersanding dapat dicek lewat kode QR.
UU 27/2022 · Pasal 20 ayat (2) huruf e

Identitas pengaju dicocokkan dengan data penduduk desa untuk keperluan pelayanan publik; NIK hanya ditampilkan tersamar dan data penduduk tidak dikirim ke luar aplikasi desa.
UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 72 ayat (1) huruf c & ayat (3)

Desa menerima bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten paling sedikit 10%, sehingga data PBB yang benar ikut menentukan pendapatan desa.

Ringkasan, bukan kutipan resmi. Teks lengkap dapat dibaca di JDIH BPK melalui tautan peraturan. Semua dasar hukum

Pajak Bumi dan Bangunan

Ajukan perbaikan dengan identitas terverifikasi

Cek tagihan