Permendagri 3/2024 Berlaku Pokok
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024
Mengubah PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016
Semua aturan tentang desa dikumpulkan di satu daftar: dari Undang-Undang Desa sampai Peraturan Bupati. Setiap tombol membawa Anda ke naskah resminya di JDIH, jadi yang Anda unduh adalah teks asli, bukan salinan dari tangan ke tangan.
Bekerja dan mengawasi desa harus berdasar aturan, bukan "katanya". Buka, unduh, baca, lalu pakai.
Aturan dibuat untuk dipakai. Siapa pun Anda, ada alasan untuk membukanya hari ini.
Sebelum menyusun APBDes, Perdes, SK, atau menjawab pertanyaan warga, cek dulu aturannya. Keputusan yang berdasar hukum lebih kuat, lebih aman saat diperiksa, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.
Anda berhak tahu aturan main desa: hak mendapat informasi, cara Dana Desa dipakai, sampai tata cara pemilihan kepala desa. Baca aturannya, lalu ikut bermusyawarah dan mengawasi dengan dasar yang jelas.
Pakai naskah resmi untuk pelatihan, penelitian, dan pendampingan. Kutip pasalnya langsung dari sumbernya, dan periksa dulu apakah aturannya masih berlaku atau sudah diganti.
Ditemukan 17 dari 148 peraturan. Hapus saringan
Permendagri 3/2024 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024
Mengubah PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016
Permendagri 73/2020 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020
Mencabut PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2008
Permendagri 72/2020 Berlaku
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020
Mengubah PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014
Permendagri 18/2018 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018
Mencabut PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007
Permendagri 20/2018 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
Mencabut PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Mengubah PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014
Permendagri 2/2017 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017
Permendagri 1/2017 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017
Permendagri 96/2017 Berlaku
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017
Permendagri 66/2017 Berlaku
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017
Permendagri 65/2017 Berlaku, sudah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017
Diubah dengan PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020. Mengubah PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014
Permendagri 47/2016 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
Permendagri 110/2016 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
Permendagri 44/2016 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016
Permendagri 1/2016 Berlaku, sudah diubah Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016
Diubah dengan Permendagri No. 3 Tahun 2024
Permendagri 112/2014 Berlaku, sudah diubah Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014
Diubah dengan PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017
Permendagri 114/2014 Berlaku, sudah diubah Pokok
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014
Diubah dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Mencabut PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007
Permendagri 113/2014 Dicabut
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014
Dicabut dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Mencabut PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007
JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah pintu resmi pemerintah untuk naskah peraturan.
Daftar ini penunjuk jalan, bukan naskah resmi: nomor, judul, dan status diambil dari JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) dan bisa tertinggal dari keadaan terbaru. Naskah yang mengikat adalah yang dimuat di sumber resminya. Berkas tidak disimpan di situs desa; tombol unduh membuka situs sumber. Untuk rujukan pasal yang dipakai website dan layanan desa ini, lihat Dasar Hukum layanan desa.
Asisten Desa Marga Sakti
Pilih pertanyaan, atau chat langsung petugas
Halo! Ada yang bisa kami bantu?
Masuk dengan akun Google di menu Surat Online, lengkapi data diri sekali, pilih jenis surat, lalu unggah persyaratan. Surat ditandatangani elektronik oleh Kepala Desa dan bisa diunduh dari rumah.
Ajukan suratDaftar syarat, prosedur, waktu penyelesaian, dan biaya setiap layanan ada di halaman Layanan Publik. Layanan surat desa tidak dipungut biaya.
Lihat syaratMasukkan kode permohonan (diawali L) atau kode pengaduan (diawali A) di halaman Lacak Status.
Lacak statusSampaikan pengaduan atau usulan melalui formulir pengaduan. Identitas Anda dirahasiakan dan Anda mendapat kode untuk memantau tindak lanjutnya.
Buat pengaduanJam layanan: Senin–Jumat, 08.00–15.00 WIB. Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 01 Kode Pos 38657.
Lihat peta